commons.wikimedia.org Zahni Hafizh Atsari Peneliti Mahasiswa Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-Undangan, dan Demokrasi FH UNESA Sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsunZa g dimulai pada tahun 2005, Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarah demokrasi lokal. Transformasi dari sistem pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat bukan hanya perubahan teknis elektoral, melainkan simbol konkret dari perluasan ruang partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan semangat reformasi yang menghendaki kekuasaan publik ditentukan langsung oleh rakyat. Namun, dewasa ini Pilkada langsung kembali menghadapi tantangan dari beberapa pihak, wacana Pilkada kembali melalui DPRD kembali mencuat. Gagasan ini semakin menguat pasca putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemilu daerah dipisah maksimal dua setengah tahun dari pemilu nasional. Celah ini dimanfaatkan sebagian kalangan untuk mendorong kembali mekanisme pem...